KKP Beli Kapal Induk dan Helikopter untuk Maksimalkan Patroli Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan akan menyiapkan kapal induk serta sejumlah helikopter dalam rangka lakukan pengawasan laut dari berbagai tindakan "ilegal fishing" yang merusak ekosistem laut.

"Ini merupakan salah satu cara komitmen dari KKP sendiri untuk mengamankan laut kita dari berbagai tindakan kriminal," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Dermawan di Kupang, Selasa malam.

Hal ini disampaikannya usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Mitra Bahari, dengan tema "Kemitraan dan Program Pembangunan Pesisir, Model dan penerapan "coastal community Development project" di Kupang.

Pemerintah China sempat minta Indonesia tak publikasikan kasus KM Kway Fey

Beberapa jam setelah mendapat laporan adanya konfrontasi antara kapal costguard China dengan kapal petugas Indonesia di Laut China Selatan, diplomat senior Negeri Tirai Bambu memohon, via telepon, kepada pejabat pemerintahan Jokowi "Jangan umbar ke media massa, kita adalah teman".

Permohonan tersebut ditolak menyusul konferensi pers yang diselenggarakan pemerintah untuk memprotes intervensi China.

Ini diungkap Bloomberg, kemarin, berdasarkan penuturan seorang pejabat Indonesia yang enggan disebutkan namanya. Sayang, Bloomberg belum mendapatkan konfirmasi terkait diplomasi di balik layar tersebut dari Kedutaan Besar China di Indonesia. Meskipun sudah melayangkan dua surat elektronik dan empat kali telepon.

Pemerintah Indonesia Tegaskan Penembakan Kapal Ikan Taiwan Sesuai Prosedur

Pemerintah Indonesia mengaku telah memenuhi prosedur yang sudah disepakati dunia internasional saat menembak Kapal Ikan asal Taiwan yang diduga melakukan illegal fishing.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan usai menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di Kantornya, Kamis 24 Maret 2016.

Menurut Luhut, semua prosedur 'aksi' sudah dilakukan petugas seperti memberikan peringatan dengan bendera dan suara serta peringatan tembakan di belakang dan peringatan tembakan di buritan. "Jadi tidak ada yang salah dari prosedur peraturan internasional," jelas Luhut.