Pemerintah China menyatakan bahwa mereka tidak berencana untuk membangun pangkalan militer di Maladewa. Pernyataan tersebut disampaikan Kementrian Luar Negeri China, Selasa 28 Juli 2015 di tengah kekhawatiran bahwa China akan membangun pangkalan militer menyusul keputusan pemerintah Maladewa yang mengizinkan pihak asing untuk memiliki tanah di negara itu.
Tapi Partai Demoktratik Maladewa yang beroposisi menyatakan bahwa undang-undang tersebut bisa membuka jalan bagi pihak asing untuk beroperasi di Maladewa.
Sementara partai lainnya berpendapat bahwa pemerintah akan memfasilitasi kehadiran kekuatan China yang lebih besar di Samudera India.
Menurut Kementrian Luar Negeri China, undang-undang tersebut merupakan masalah dalam negeri Maladewa, tapi China hanya menginginkan hubungan yang lebih erat dengan negara yang lebih dikenal dengan wisata bahari mewah.
“China selalu menghormati dan mendukung usaha Maladewa untuk menjaga kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah,” kata Kementrian Luar Negeri China dalam pernyataanya. “Yang mengatakan bahwa China akan membangun pangkalan di Maladewa sama sakali tidak berdasar,” kata pernyataan itu menambahkan.
India, yang secara tradisional punya hubungan sangat erat dengan Maladewa dan Srilanka, menyatakan kekhawatiran tentang peningkatan keterlibatan China di Samudera India.
Pada September 2014 lalu, saat kunjungan Presiden China Xi Jinping, Maladewa menandatangani kerjasama dengan sebuah perusahaan China untuk mengembangkan bandara internasional, setelah membatalkan kerjasama senilai 511 juta dolar AS yang disepakati pada 2012 dengan perusahaan infrastruktur GMR dari India.
Untuk meredam kekhawatiran negara lain atas rencana China yang memiliki kekuatan militer yang semakin kuat dan modern, Beijing berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak punya niat untuk membangun pangkalan militer di luar negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar