Menhan Minta Tambah Anggaran Rp 5 T, DPR Nilai Tak Mendesak

Seorang anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL melakukan teknik

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I DPR tidak melihat ada urgensi dalam pengajuan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan. Mengajukan tambahan Rp 5 triliun, Kementerian Pertahanan dinilai tak menjelaskan prioritas dan alasan penambahan anggaran. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak menyampaikan program kerjanya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR. Terutama mengenai fokus untuk penguatan pertahanan poros maritim Indonesia dengan baik.

"Saya tidak menangkap visi pertahanan yang kuat yang digagas oleh Menhan karena arah penyampaiannya sporadis dan substansinya kabur," kata Hanafi saat dihubungi oleh CNN Indonesia, Senin (26/1).

Apalagi jika dikaitkan dengan keinginan Presiden soal indonesia sebagai poros maritim. Apa yang disampaikan Menhan menurutnya jauh dari semangat kemaritiman. Ryamizard dinilai kurang menjelaskan secara detil mengenai ancaman yang dianggap prioritas bagi keamanan nasional.

"Menhan mengajukan tambahan anggaran Rp 5 triliun tapi tidak dijelaskan prioritasnya untuk apa dan alasannya apa," ujar Hanafi.

Misalnya saat Menhan menyatakan tidak membeli baru hanya mengganti yang lama tanpa menjelaskan alasannya. Menurut Hanafi, apabila Ryamizard ingin mengalokasikan anggaran pertahanan untuk modernisasi alutsista seharusnya terlebih dahulu memberikan penjelasan atau asumsi mengenai ancaman dan kepentingan keamanan nasional Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri akan melakukan beberapa pertemuan kembali dengan Kementerian Pertahanan sebelum memutuskan usulan penambahan anggaran tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi I Mahfudz Siddik mengatakan, berdasarkan proyeksi anggaran Kemenhan, memang belum ada tanda-tanda pengalokasian anggaran modernisasi alutsista. Oleh sebab itu, Komisi Pertahanan DPR juga perlu melakukan pembahasan anggaran tersebut bersama dengan Kemenhan, Kemenkeu, dan Bappenas.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan rapat kerja pertamanya bersama dengan Komisi I DPR kemarin. Dalam rapat yang bersifat tertutup tersebut, Menteri Ryamizard memaparkan rencananya selama setahun dan lima tahun kedepan mengenai penguatan pertahanan di Indonesia.

Setidaknya, ada dua rencana yang telah disampaikan oleh Ryamizard dalam rapat tersebut. Seusai rapat, ia mengatakan dua rencana tersebut dibuat berdasarkan potensi ancaman yang akan dihadapi.

"Pertama adalah ancaman yang belum nyata, itu perang terbuka besar, perang antar negara itu kan kecil sekali," kata Ryamizard di Gedung DPR.

Menurutnya ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, Kemenhan bersama dengan TNI harus mempersiapkan alutsista, dengan cara mengganti yang telah berumur lebih dari 30 tahun. Lebih lanjut, Indonesia harus memiliki alutsista yang menopang dan memadai meskipun kemungkinan akan adanya perang tersebut sangatlah kecil.

Ancaman kedua adalah ancaman nyata yang diantisipasi seperti terorisme, wabah penyakit, bahkan pencurian ikan, sumber daya manusia, dan wilayah. "Termasuk ancaman cyber dan terorisme yang harus dideteksi oleh intelijen," katanya.

Bencana alam juga menurut Ryamizard termasuk ancaman nyata di Indonesia. Oleh sebab itu, pengadaan alutsista untuk menghadapi bencana alam ini pun menjadi fokus rencana Kemenhan kedepan.

Rencana lain Kementerian Pertahanan adalah penguatan pertahanan maritim seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal yang perlu dipersiapkan antara lain pengadaan pesawat patroli udara dan juga penggantian kapal TNI AL yang telah dihibahkan kepada Badan Keamanan Laut.
(sur)