"PKR Fregate ini akan memiliki keahlian dalam peperangan permukaan karena dilengkapi dengan peluru kendali," kata Laksamana TNI Marsetio, Kepala Staf TNI AL (KSAL), usai keel laying atau peletakan lunas kapal PKR di galangan PT PAL, Rabu (16/4/2014).
Selain keahlian perang permukaan, kapal ini juga akan dilengkapi dengan peralatan peperangan bawah air dengan senjata utama penghancur kapal selam berupa torpedo. Sebuah helikopter juga akan melengkapi kapal ini yang akan membantu proses peperangan bawah air.
Selain itu, kapal ini juga mampu melakukan peperangan udara dengan senjata rudal anti udara. "Kapal ini juga mampu melakukan peperangan elektronik, jadi memang cukup komplit," kata Marsetio.
Dengan kelengkapan ini, PKR Fregate diharapkan mampu menjadi tumpuan utama TNI AL dalam mengamankan wilayah laut NKRI.
Menurut Marsetio, pembangunan kapal ini merupakan kerjasama antara PT PAL dan perusahaan galangan asal Belanda bernama DSNS. Dalam kerjasama juga dilakukan dengan sistim transfer Of technology, sehingga ke depan PT PAL mampu membangun sendiri PKR secara mandiri.
Untuk membangun PKR kali ini, dibagi dalam enam modul atau bagian. Empat modul dibangun di PT PAL, sedangkan dua modul yang terdiri dari permesinan dan anjungan dibangun di Belanda.
"Jika sudah selesai maka dua modul dari Balanda dibawa ke sini dan akan dirakit di sini dijadikan satu dengan enam modul yang dikerjakan PT PAL," kata Marsetio.
Marsetio menjamin, meskipun sebagian besar modul dibangun di Indonesia, tapi kwalitas tetap sama dengan garapan Belanda, karena pembangunan kapal ini mendapatkan pengawasan khusus dari Belanda.
Kapal dengan panjang 105 Meter ini merupakan Kapal pertama yang dibangun dari 2 kapal pesanan TNI AL yang rencananya akan memakan waktu selama 48 bulan atau diharapkan selesai pada akhir Desember 2016.
Laksda TNI Rachmat Lubis, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menjelaskan kontrak kerjasama pembangunan kapal PKR/Frigate ini sebesar USD 220 juta yang termasuk di dalamnya pelatihan bagi teknisi PT PAL di dalam negeri dan di Belanda dan perlengkapan bagi Kapal PKR yang sebagian harus merupakan hasil produksi dari Industri Pertahanan Dalam Negeri. Kapal kedua dalam kontrak membutuhkan waktu pembangunan 58 bulan setelah kontrak efektif yaitu diharapkan selesai sekitar Oktober 2017.
"Awalnya pembelian kapal ini sepenuhnya akan dibangun di Luar Negeri, tapi setelah 175 kali dilakukan pembahasan yang cukup lama akhirnya disepakati pembangunnya join dengan PT PAL," kata Rachmat.
Dengan proyek ini, Rachmat yakin industri pertahanan khususnya industri kapal di Indonesia akan segera mandiri dan mampu menyuplai sendiri kebutuhan dalam negeri. (fik/ipg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar