Foto: Lamhot Aritonang
"Tahun 2016 ini, dari TNI minta tambahan sekitar Rp 35 triliun. Kenapa segitu? Karena ada beberapa hal yang waktu perencanaan 2014 lalu belum terakomodasi dan harus diajukan kembali," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai RDP dengan Komisi I DPR di DPR, Senayan, Jakpus, Senin (7/9/2015).
Soal pengurangan anggaran ini, ia sudah menyerahkan pada setiap kesatuan untuk mengevaluasi penganggarannya. Namun, adanya perbedaan kurs rupiah saat pembahasan dengan kondisi saat ini serta adanya Keppres No 87 Tahun 2015 tentang belanja pegawai dan tunjangan kinerja membuatnya mengajukan penambahan.
"Asumsi anggaran sekarang ini kan 12.500, sekarang 14.000 lebih, kan berapa persen tuh naiknya. Kemudian ada kepres 87 soal tunjangan kerja dinaikkan," sambungnya.
Ia mengatakan pengurangan anggaran sebenarnya sudah dilakukan oleh setiap satuan di tubuh TNI. Namun, skala prioritas dilakukan mengingat pemerintah saat ini menitik beratkan pada menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Dari AU misalnya, perlu ada radar untuk deteksi udara dan perlu ada pesawat tempur sukhoi setelah SU 35, kemudian pesawat angkut , lalu AL perlu ada freegat (kapal perusak), kapal selam kelas kilo, radar juga. Hal-hal ini yang perlu jd prioritas karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara," ucapnya.
Dalam rapat dengan komisi I ini, Panglima TNI ditemani KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Agus Supriyatna, KSAL Laksamana Ade Supandi dan petinggi TNI lainnya. Ia menjelaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TNI untuk 2015 sudah 56,64 persen. Selain itu, mereka juga membahas tentang poin apa saja yang akan dimasukkan dalam RKA 2016.
"Hasil itu nanti disampaikan lagi dalam forum kecil dengan Asrena," pungkasnya.
(mnb/dra)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar