Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II (Pangkoopsau II) Marsekal Muda Agus Supriatna,
memberikan perhatian khusus kepada Papua yang berada di perbatasan
negara. Perhatian tersebut, dengan mendatangkan pesawat tempur taktis ke
Papua untuk memperketat penjagaan terhadap pesawat asing yang masuk ke
wilayah Papua.
"Kita
bersyukur karena pemerintah telah mempercayakan kepada kami, khususnya
TNI AU hinga akhirnya bisa membeli pesawat tempur taktis seperti Tucano
dari Brazil, yang akan di standby-kan di wilayah Papua," ungkapnya
kepada wartawan Kamis (18/10) kemarin.
Menurutnya,
pesawat tempur yang akan diletakkan di Papua merupakan rencana
strategis, mengingat Papua merupakan daerah perbatasan. Dengan adanya
pesawat tempur taktis itu, Agus berharap akan bisa memantau keadaan dan
situasi di Papua secara keseluruhan. "Itu sangat strategis kalau kita
standby-kan di sini nantinya. Namun karena pesawatnya belum lengkap 16
unit, maka memang belum kita gerakkan, namun suatu saat nanti akan kita
standby-kan di sini," sambungnya.
Disinggung mengenai pesawat
asing yang beberapa kali "mampir" ke wilayah Papua tanpa ijin, Agus
membenarkan adanya hal itu. Dan dalam rangka itulah pihaknya akan
mendatangkan pesawat tempur taktis tersebut ke Papua. Namun menurut
Agus, menyikapi adanya pesawat asing yang masuk ke wilayah RI, pihak TNI
AU, khususnya Pangkalan Udara yang ada di Papua, selalu menindak tegas
terhadap pesawat asing yang masuk ke wilayah Papua.
"Makanya kita
simpan radar di Biak dan di Merauke juga. Radar itu nantinya untuk
pengawasan itu, jadi setiap ada pesawat-pesawat yang unschedule (di luar
jadwal izin "red) maka kita pasti amankan. Kalau mereka tidak ada ijin,
maka kita tidak akan keluarkan pesawat tersebut hingga mereka mengurus
perizinannya,"jelasnya.
Bukan hanya itu saja, Marsekal TNI Agus
juga mengklaim beberapa kali telah menangkap pesawat yang datang dari
Australia maupun PNG ketika berada di Merauke dan beberapa tempat yang
ada di Papua. Jika ditemukan benda-benda yang tidak sesuai dengan izin,
maka akan disita.
"Jadi kalau ada kamera, video, dan lain
sebagainya akan kita ambil. Jangan-jangan mereka ingin mendokumentasikan
sesuatu. Pokoknya harus ada izin dahulu. Kalau tidak ada ijin, kita
akan rampas, dan mereka harus bertanggungjawab," tegasnya. (JPNN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar