Pertahankan Kedaulatan Indonesia Harus Lebih Berperan di Laut China Selatan

Indonesia mungkin tidak menjadi penggugat ke Kepulauan Spratly yang disengketakan, tapi insiden tersebut adalah ujian nyata pertama dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk mengubah negara ini menjadi kekuatan maritim, kebijakan yang tentu berarti menegaskan kedaulatan atas batas laut yang luas.

Meskipun Indonesia sangat mendukung upaya pembuatan Code of Conduct untuk mencegah bahaya konflik terbuka, pendekatan Indonesia sampai dengan saat ini tampak aneh, terkait persaingan negara adidaya di kawasan itu memanas.

PARADE KRI

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menutup mata untuk tiga insiden, dua di tahun 2010 dan satu pada tahun 2013, di mana kapal perang China memaksa Kapal Penjaga Perikanan Indonesia melepaskan Kapal penangkap ikan China di perairan Natuna.
Tidak hanya memiliki nine-dash line yang menjadi ambiguitas dan menjengkelkan, Beijing juga menolak untuk menjelaskannya, tapi insiden-insiden yang sebagian besar tidak dipublikasikan pada saat itu, menunjukkan China menggunakan ancaman kekerasan untuk menegakkan batas maritim versi mereka.

Presiden Joko Widodo telah sama-sama tentatif dalam pendekatannya ke Beijing, terutama setelah perusahaan China membiayai dan membangun beberapa usaha infrastruktur berharga, termasuk proyek rel cepat Jakarta-Bandung dan beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar.

Tapi kali ini, Indonesia berhasil menahan delapan awak kapal ikan China dan meluncurkan protes resmi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan penuh semangat memanggil Duta Besar China Xie Feng untuk meminta penjelasan.

Indonesia selalu mengklaim tidak memiliki perselisihan dengan Beijing di Laut Cina Selatan, namun pernyataan Kementerian Luar Negeri China mengklaim pukat itu di “lahan perikanan tradisional China” akan sulit untuk diabaikan.

Meskipun Indonesia telah menenggelamkan 155 kapal nelayan asing sejak tindakan keras terhadap nelayan ilegal mulai berlaku pada awal kepresidenan Widodo di akhir tahun 2014, hanya satu yang asal China -yang telah ditangkap kembali pada tahun 2009.

Tak lama setelah kampanye dimulai, Susi Pudjiastuti menerima surat di rumahnya, dengan stempel Kedutaan Besar China, yang memperingatkan konsekuensi jika menangkap pukat China, seperti yang dilakukan terhadap Thailand, Vietnam dan negara-negara tetangga lainnya. “Saya pikir mereka memiliki pandangan global jangka panjang dan mereka melihat laut Cina di selatan sebagai bagian penting dari pandangan itu,” ujar salah satu mantan diplomat senior Indonesia. “Hukum Laut bukan satu-satunya referensi bagi mereka. Ini sesuatu yang melayani kepentingan mereka. ”

Melihat peristiwa penting yang berlangsung di Laut Cina Selatan dan pekerjaan mereka yang ditunjuk untuk melindungi negara kepulauan yang berbaring di beberapa rute perdagangan yang paling penting di dunia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih hanya memainkan peran kecil dalam perencanaan strategis bangsa .

Memang, bahkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan lebih sibuk dengan kegiatan hari ke hari domestik daripada datang dengan panduan strategis, menggambarkan seperti wilayah ini terlihat pada dua puluh tahun ke depan dan bagaimana militer harus memposisikan diri.

Sebaliknya, TNI yang memiliki sangat sedikit keterlibatan kekuatan besar di kawasan itu, membuat Kementerian Luar Negeri yang mengambil pimpinan secara default dalam mengejar apa yang disebut kebijakan ‘bebas dan aktif’, yang dibangun untuk meningkatkan peran ASEAN tapi masyarakatnya hampir tidak pernah bersatu.

Dalam White Paper Pertahanan 2014 yang akan dirilis, TNI tidak melihat kemungkinan Indonesia terkena dampak jika ketegangan di Laut Cina Selatan meletus menjadi konflik. Tapi sebagian besar ancaman eksternal dilihat berfokus pada terorisme internasional, kejahatan transnasional dan imigrasi ilegal, yang menjadi masalah prioritas.

Dalam dua tahun terakhir, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah membuat isu-isu tersebut menjadi sebuah teori baru dikembangkan dari konspirasi internasional di mana negara-negara asing yang tidak disebutkan namanya yang akan menggunakan proxy domestik untuk melemahkan negara dari dalam dan merampok sumber daya dari situ.

Masih belum jelas apa bukti nyata dia harus mendukung gagasan itu, tetapi berfungsi sebagai pembenaran ideologis untuk upaya militer dalam mendapatkan kembali peran yang lebih menonjol dalam keamanan internal. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) mencatat dalam sebuah laporan baru-baru ini: “Bagi TNI, nilai penting dari tesis perang proxy adalah, meleburnya ancaman internasional dan domestik dan untuk menghadapi ancaman eksternal, militer harus memperkuat peran keamanan internal.”

Terlepas dari elemen yang dangkal, pejabat di wilayah yang lebih luas mengeluh, Indonesia tidak memiliki kebijakan luar negeri yang koheren. kritikus domestik setuju dan mengatakan masalahnya terletak pada proses pembuatan kebijakan itu sendiri.

Bahkan Indonesia menempatkan langkah ASEAN yang membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN diimplementasikan lebih sebagai ancaman dari pada tantangan, akibat kelemahan logistik dan pendidikan.

Yudhoyono secara terbuka menyambut kebijakan Presiden AS Barack Obama tentang “Pivot to Asia” – dan pelatihan Marinir AS di Australia- karena dia khawatir terobosan serius China ke wilayah akan memaksa ASEAN terpisah.

Tetapi jika itu adalah contoh yang baik dari SBY yang menjadi “presiden kebijakan luar negeri,” maka Indonesia telah gagal membangun peran kepemimpinannya atau dalam memajukan konsep Code of Conduct yang diharapkan membuat Laut Cina Selatan menjadi tempat yang lebih aman.

John McBeth
March 21, 2016
Nationalinterest.org